Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2016)

Kepala Dinas

  • Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  • perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  • pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

 Sekretariat

  • Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun rencana program, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi keuangan dan aset serta pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
  • penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi kepegawaian, umum, keuangan, penyusunan program, informasi dan kehumasan di lingkungan Dinas Kesehatan;
  • koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, umum, keuangan, penyusunan program, informasi dan kehumasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
  • pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian, umum, keuangan, penyusunan program, informasi dan kehumasan di lingkungan Dinas Kesehatan;
  • pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Sekretariat, terdiri dari:
  • Sub Bagian Program, Informasi dan Humas;
  • Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
  • Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
  • Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

  • Sub Bagian Program, Informasi dan Humas sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi kesehatan serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program, Informasi dan Humas mempunyai fungsi :
  • menyiapkan penyusunan rumusan program dan informasi kesehatan;
  • mengkoordinasikan penyusunan rumusan program dan informasi kesehatan;
  • pelaksanaan pengadministrasian penyusunan rumusan program dan informasi kesehatan;
  • pelaksanaan evaluasi rumusan program dan informasi kesehatan;
  • penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
  • pelaporan kegiatan penyusunan rumusan program dan informasi kesehatan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

  • Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :
  • menyiapkan penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
  • mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
  • pelaksanaan pengadministrasian penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
  • pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
  • pelaporan kegiatan penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

  • Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  • menyiapkan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
  • mengkoordinasikan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
  • pelaksanaan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
  • pelaksanaan evaluasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
  • pelaporan kegiatan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat

  • Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
    • penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
    • penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
    • penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
    • pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
    • Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
    • Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    • Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
  • Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

  • Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi :
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  • melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  • melaksanakan supervisi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  • mengevaluasi penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  • pelaporan penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

  • Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  • melaksanakan bimbingan teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  • melaksanakan supervisi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  • mengevaluasi penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  • pelaporan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

  • Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai fungsi :
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  • melaksanakan bimbingan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  • melaksanakan supervisi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  • mengevaluasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  • pelaporan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

  • Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
  • penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
  • Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  • Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  • Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
  • Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Surveilans dan Imunisasi

  • Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi :
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan surveilans dan imunisasi;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan surveilans dan imunisasi;
  • melaksanakan bimbingan teknis surveilans dan imunisasi;
  • melaksanakan supervisi surveilans dan imunisasi;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan surveilans dan imunisasi;
  • mengevaluasi penyelenggaraan surveilans dan imunisasi;
  • pelaporan penyelenggaraan surveilans dan imunisasi; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

  • Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  • melaksanakan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  • melaksanakan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  • mengevaluasi penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  • pelaporan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

  • Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi:
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • melaksanakan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • melaksanakan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • mengevaluasi penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • pelaporan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 Bidang Pelayanan Kesehatan

  • Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  • penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  • penyiapan bimbingan teknis dan supervisi  di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
  • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
  • Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
  • Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan; dan
  • Seksi Penjaminan Mutu Kesehatan dan Perizinan.
  • Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

  • Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai fungsi :
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
  • melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
  • melaksanakan supervisi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
  • mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
  • pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan tradisional; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan

  • Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
  • melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
  • melaksanakan supervisi pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
  • mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
  • pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penjaminan Mutu Kesehatan dan Perizinan

  • Seksi Penjaminan Mutu Kesehatan dan Perizinan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan mutu kesehatan dan perizinan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penjaminan Mutu Kesehatan dan Perizinan mempunyai fungsi :
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan penjaminan mutu kesehatan dan perizinan;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan penjaminan mutu kesehatan dan perizinan;
  • melaksanakan bimbingan teknis penjaminan mutu kesehatan dan perizinan;
  • melaksanakan supervisi penjaminan mutu kesehatan dan perizinan;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan penjaminan mutu kesehatan dan perizinan;
  • mengevaluasi penyelenggaraan penjaminan mutu kesehatan dan perizinan;
  • pelaporan penyelenggaraan penjaminan mutu kesehatan dan perizinan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan

  • Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, pangan, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
  • penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, pangan, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
  • penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, pangan, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
  • penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, pangan, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
  • pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, pangan, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
  • Seksi Kefarmasian dan Pangan;
  • Seksi Alat Kesehatan; dan
  • Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  • Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Kefarmasian dan Pangan

  • Seksi Kefarmasian dan Pangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kefarmasian dan Pangan mempunyai fungsi :
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
  • melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
  • melaksanakan supervisi pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
  • mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
  • pelaporan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Alat Kesehatan

  • Seksi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Alat Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan alat kesehatan;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan alat kesehatan;
  • melaksanakan bimbingan teknis alat kesehatan;
  • melaksanakan supervisi alat kesehatan;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan alat kesehatan;
  • mengevaluasi penyelenggaraan alat kesehatan;
  • pelaporan penyelenggaraan alat kesehatan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

  • Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :
  • menyiapkan dan merumuskan penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan;
  • melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan;
  • melaksanakan bimbingan teknis sumber daya manusia kesehatan;
  • melaksanakan supervisi sumber daya manusia kesehatan;
  • melakukan pemantauan penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan;
  • mengevaluasi penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan;
  • pelaporan penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya. 6h6}6�6�q.��